You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Tak Masalah, Pembahasan Raperda Zonasi Dihentikan
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Perda Lama Untungkan Pengembang

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mempermasalahkan jika salah satu Fraksi di DPRD DKI tidak akan melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan revisi Perda nomor 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura.

Makin enggak dibahas, pengembang makin untung. Karena pakai cara yang lama

"Enggak apa-apa, dia enggak mau bahas sudah ada perdanya kok. Cuma perda yang baru kita tambah kewajiban untuk pengembang," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/4).

Basuki Berharap Pengembang Patuhi Aturan Kewajiban

Menurut Basuki, jika tidak ada penambahan kewajiban akan lebih menguntungkan pengembang. Karena kewajiban dalam peda sebelumnya kewajiban pengembang hanya lima persen. Sedangkan revisi perda ditambahkan pengembang wajib menyerahkan 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Makin enggak dibahas, pengembang makin untung. Karena pakai cara yang lama," ujarnya.

Ia menambahkan, jika ada pihak tidak senang dengan tambahan kewajiban ini, dipersilahkan menuntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena pemerintah berkewajiban untuk melindungi kekayaan negara. "Kalau yang tidak suka dibilang ilegal ya tuntut saja ke PTUN. Debatnya di pengadilan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2146 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1256 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1208 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1064 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye972 personDessy Suciati